Keraguan mendalam muncul terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, setelah hasil pemeriksaan Puslabfor dipertanyakan. Mantan Menpora, Roy Suryo, secara terang-terangan menyatakan keraguannya, diikuti oleh pernyataan serupa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Kian memanas, TPUA bahkan melayangkan permintaan tegas agar dilaksanakan gelar perkara khusus. Tuntutan ini muncul menyusul keputusan Bareskrim Polri yang memilih untuk menghentikan proses penyelidikan atas dugaan ijazah palsu tersebut, memicu pertanyaan lebih lanjut di kalangan publik.
Menanggapi gelombang keraguan dan tuntutan yang berkembang, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara. Ia menegaskan komitmen institusinya untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani dugaan ijazah palsu Jokowi yang tengah menjadi sorotan.
Di hadapan awak media di Mabes Polri, Kamis (12/6), Kapolri secara lugas menyatakan, “Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya.” Pernyataan ini menggarisbawahi tekad Polri untuk mendasarkan setiap langkah pada landasan hukum yang kuat dan prosedur yang berlaku.
Sigit lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam seluruh rangkaian proses penyelidikan dugaan keaslian ijazah Jokowi ini, pihaknya tidak bekerja sendiri. Polri secara aktif melibatkan pihak eksternal yang kompeten di luar institusi kepolisian guna menguji validitas dan keaslian dokumen tersebut.
Langkah ini diambil dengan tujuan utama agar setiap hasil penyelidikan dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Kapolri menambahkan, “Apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas penuh atas seluruh keputusan dan tindakan yang diambil oleh kepolisian.
