southwestobits.com – , Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas meminta PT Adhi Karya Tbk untuk segera membongkar tiang-tiang monorel yang telah lama terbengkalai di ibu kota. Penekanan ini, seperti dilansir dari Antara pada 10 Juni 2025, sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan lokasi-lokasi proyek tak aktif, termasuk galian kabel dan proyek sumber daya air, yang dinilai memperparah kondisi lalu lintas Jakarta. Permintaan pembongkaran ini bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan putusan pengadilan negeri serta arahan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menetapkan Adhi Karya sebagai pihak yang berkewajiban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengirimkan surat resmi kepada Adhi Karya terkait hal ini.
Pramono Anung menambahkan, jika PT Adhi Karya menyatakan ketidaksanggupannya untuk melaksanakan pembongkaran tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan ragu untuk mengambil tindakan langsung guna membersihkan area tersebut. “Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka Pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan,” tegas Pramono.
Awal Mula Proyek Monorel
Kisah panjang tiang monorel yang kini menjadi sorotan ini bermula pada tahun 2004. Kala itu, pemerintah pusat memiliki ambisi besar untuk memodernisasi sistem transportasi di Jakarta, salah satunya melalui gagasan pembangunan monorel.
Proyek ambisius ini kemudian dipercayakan kepada Konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura sebagai pelaksana. Peresmian pembangunan monorel bahkan dilakukan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dan proyek tersebut mulai digarap pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
Jalur awal monorel dirancang membentang sepanjang lima kilometer, menghubungkan Casablanca hingga Karet dengan total 14 titik pemberhentian. Namun, harapan akan modernisasi tersebut segera meredup. Baru sebentar berjalan, pembangunan mulai terhambat. Pada tahun 2005, uji beban fondasi di jalur Asia Afrika bahkan terpaksa dihentikan karena masalah pendanaan. PT Jakarta Monorail gagal mendapatkan modal tambahan yang krusial, terutama karena pemerintah tidak berpartisipasi dalam investasi. Tercatat, dari total nilai investasi sekitar US$ 670 juta, mayoritas atau sekitar US$ 470 juta bersumber dari pinjaman luar negeri.
Akhirnya, pada tahun 2007, proyek monorel resmi terhenti total. Gubernur DKI Jakarta kala itu, Fauzi Bowo, mengambil keputusan untuk menghentikan proyek tersebut lantaran tiadanya kejelasan mengenai kelanjutannya. Upaya revitalisasi muncul kembali pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, dengan konsep baru bernama Jakarta Eco Transport (JET). Namun, inisiatif ini pun kandas pada tahun 2015 setelah penggantinya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memutuskan untuk menghentikannya secara permanen. Alasan utama penghentian oleh Ahok adalah ketidakmampuan kontraktor memenuhi 15 syarat krusial yang ditetapkan oleh Pemprov DKI, bahkan tak satu pun syarat tersebut berhasil dipenuhi.
Sementara itu, PT Adhi Karya selaku kontraktor telah membangun sekitar 90 tiang beton sejak tahun 2007. Tiang-tiang monorel ini menjulang di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Selama hampir dua dekade, keberadaan tiang-tiang terbengkalai ini tidak hanya dianggap merusak estetika kota, tetapi juga memperparah kondisi kemacetan lalu lintas, namun belum tuntas tertangani.
Menanggapi permintaan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Adhi Karya menyatakan keterbukaannya untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik terkait nasib tiang-tiang monorel yang mangkrak. Melalui publikasi informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 13 Juni 2025, Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait. “Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rozi.
Rozi Sparta juga menambahkan bahwa PT Adhi Karya sepenuhnya mendukung langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan ruang kota demi kepentingan dan kenyamanan publik. Meskipun belum ada kepastian jadwal pembongkaran, sikap kooperatif ini menandai langkah awal yang menjanjikan menuju solusi nyata atas permasalahan tiang-tiang monorel yang telah lama mencoreng wajah ibu kota.
Annisa Febiola turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mengapa Usul Kenaikan Pajak Rumah Tapak Menuai Kritik?
