Novel Baswedan, yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini diambil guna memperkuat upaya optimalisasi penerimaan negara, menyusul penunjukannya dalam Satgassus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konteks peningkatan pendapatan negara, Novel Baswedan menjelaskan bahwa kerja sama intensif akan terjalin dengan unit-unit kunci di Kemenkeu, meliputi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Ia menambahkan pada Rabu (18/6) bahwa Itjen Kemenkeu juga berperan sebagai koordinator pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Tidak hanya terbatas pada Kemenkeu, Novel Baswedan melanjutkan, Satgassus juga akan merangkul Inspektorat Jenderal (Itjen) dari berbagai kementerian/lembaga lain. Kolaborasi ini difokuskan untuk mempercepat proses optimalisasi penerimaan negara, terutama dari sektor-sektor yang memiliki potensi kontribusi terbesar bagi keuangan negara.
Mantan penyidik KPK ini menyampaikan harapan besar bahwa sinergi yang terbangun akan membawa pada perbaikan signifikan dalam tata kelola penerimaan negara. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa besaran target PNBP yang harus dicapai sepenuhnya akan disesuaikan dengan penetapan dari Kemenkeu, sebagai koordinator pengawasan PNBP.
Pembentukan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara ini merupakan inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mandat utama Satgassus adalah mendampingi berbagai kementerian untuk menggenjot penerimaan negara di beragam sektor, dengan tujuan akhir mendukung program pembangunan pemerintah secara komprehensif.
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo Harahap, menambahkan bahwa tim ini dikepalai oleh Herry Muryanto dan didampingi Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala. Ia menjelaskan, kehadiran mantan penyidik KPK yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam penanganan kasus korupsi dan keahlian di bidang tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kekuatan utama Satgassus. Para anggota ini, yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi, diyakini akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam upaya optimalisasi penerimaan negara.
Dalam enam bulan terakhir, menurut keterangan mantan penyidik KPK tersebut, Satgassus telah proaktif menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian penting, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM. Secara spesifik, Satgassus juga telah melakukan kunjungan langsung ke lapangan, seperti ke Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa, Bali, pada 11-13 Juni 2025, khususnya di sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, kemudian merumuskan dan mengawal implementasi solusi demi peningkatan PNBP di sektor perikanan.
