Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melaporkan bahwa realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun hingga akhir Mei 2025. Angka ini setara dengan 28,1 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun. Data tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6).
Secara terpisah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan progres yang signifikan, tercatat sebesar Rp 322 triliun. Angka ini telah mencapai 35 persen dari total target TKD dalam APBN 2025 yang dialokasikan sebesar Rp 919,9 triliun.
Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan lebih lanjut bahwa belanja negara tersebut didominasi oleh realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 694,2 triliun, atau 25,7 persen dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat ini terbagi menjadi dua komponen utama: belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun (28,1 persen dari pagu K/L) dan belanja non K/L yang mencapai Rp 368,5 triliun (23,9 persen dari pagu non K/L).
Menariknya, pada bulan Mei, Kemenkeu mengidentifikasi adanya percepatan dalam realisasi belanja barang dan belanja modal. Tren ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang lebih banyak didorong oleh percepatan penyaluran belanja bantuan sosial (bansos). Pergerakan anggaran setiap bulannya memang sangat bergantung pada jenis belanja prioritas dan waktu pelaksanaannya, termasuk alokasi bansos yang bisa sudah atau belum terlaksana pada periode tertentu, seperti yang dijelaskan Wamenkeu.
Rincian lebih lanjut mengenai belanja K/L senilai Rp 325,77 triliun menunjukkan alokasi yang beragam. Sebanyak Rp 123,9 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, meliputi Rp 81,2 triliun untuk gaji dan tunjangan, serta Rp 42,7 triliun untuk tunjangan kinerja (Tukin), lembur, dan komponen lainnya. Selain itu, belanja bansos mencapai Rp 48,8 triliun, sementara belanja modal terealisasi sebesar Rp 55,67 triliun, dan alokasi untuk pos lainnya tercatat sebesar Rp 97,4 triliun.
Sementara itu, komponen belanja non K/L utamanya dialokasikan untuk pembayaran pensiun sebesar Rp 82,6 triliun dan subsidi energi (BBM dan LPG) serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 66,1 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara merinci, peningkatan pembayaran pensiun disebabkan oleh bertambahnya sekitar 55 ribu pensiunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, realisasi subsidi hingga 31 Mei 2025 terpantau lebih rendah dibandingkan tahun 2024, yang dijelaskan sebagai dampak dari perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk subsidi KUR dan dinamika harga minyak mentah Indonesia (ICP).
